topmetro.news – Pelaksanaan seleksi atau assesment yang dilakukan Pemko Medan terhadap eselon III dan lurah beberapa lalu, dikritisi anggota Komisi I DPRD Medan.
Adalah Edi Saputra. Dirinya menilai pelaksanaan seleksi tersebut terkesan sia-sia. Sebab, tidak ada keharusan, kewajiban atau aturan yang akan dilanggar apabila seleksi terbuka itu tidak dijalankan.
“Asesmen yang kemarin, ini pekerjaan yang sia-sia. Kalau kadis ada aturannya, kalau dibawahnya, realisasi bermasalah, ini sangat sumir dilapangan,” ungkapnya saat rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Medan, di ruang rapat Komisi I DPRD Medan.
Kata dia, seleksi terbuka untuk jabatan eselon II atau kepala dinas ada aturannya. Namun, tidak untuk jabatan dibawahnya.
“Ini pencitraan ke Pak wali, harusnya dijelaskan,” bebernya.
Selain itu dia juga menyoroti adanya perbedaan tempat yang dilamar dan jabatan yang diisi. Pasalnya ada perbedaan. “Ada yang mendaftar di A, diterima di B, ada yang diterima diluar jumlah,” tuturnya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Medan, Muslim Harahap mengaku, faktor utama yang menyebabkan jabatan 72 eselon III dan lurah dilelang secara terbuka karena Walikota belum mengenal pegawai. Kendati hal itu belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
“Pak Wali belum kenal pegawai, sudah 1,5 tahun tidak ada pengisian jabatan, banyak yang kosong. Makanya dilakukan seleksi,” ujar Muslim.
Tidak Ada Pengisian Jabatan
Sejak Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tertangkap tangan oleh KPK, kata dia, tidak ada pengisian jabatan untuk eselon III dan lurah. Sehingga, kebutuhan pengisian jabatan sangat mendesak.
“Setelah dibicarakan akhirnya diputuskan pengisian secara terbuka. Saya juga dipesankan Pak Wali jangan ada titipan, kalau tidak saya dicopot,” imbuhnya.
Tentang adanya perbedaan jumlah jabatan yang diisi, dari 71 menjadi 72 diakuinya ada perubahan mendadak saat pengumuman.
“Pagi saat seleksi diumumkan, kami dapat pemberitahuan kalau ada jabatan lurah yang kosong. Siangnya langsung diganti, ditambah, tidak ada sisipan,” urainya.
Mengenai keterlibatan Universitas Sumatera Utara (USU) dalam seleksi, diakui Muslim tidak ada salahnya. Menurut dia, Walikota Medan Bobby Nasution punya hak meminta bantuan siapapun.
Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Rudiyanto Simangunsong, mengungkapkan bahwa sedari awal pihaknya sudah memantau pelaksanaan asesmen atau seleksi terbuka eselon III dan lurah.
Rapat itu dipimpin Ketua Komisi I, Rudiyanto Simangunsong dan dihadiri sejumlah anggota komisi seperti Abdul Rani, Habiburrahman Sinuraya, Mulia Nasution, Margaret, Abdul Latif, Parlindungan Sipahutar.
reporter : Thamrin Samosir
